Teks Peraturan, Pasal per Pasal.
Dua Bahasa. Gratis.
Baca teks peraturan perundang-undangan Indonesia pasal per pasal dan ayat per ayat dalam dua bahasa (Indonesia & Inggris British): KUHP, KUHAP, KUHPerdata, dan lainnya. Gratis dari INKRAH.com.
Semua Peraturan
Telusuri berdasarkan negara, jenis, tahun, atau nomor peraturan.
206 peraturan ditemukan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) adalah kodifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht…
BacaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mengatur hukum acara pidana — penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di…
BacaKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23) adalah sumber utama hukum perdata…
BacaHIR & RBg (Hukum Acara Perdata)
HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) mengatur hukum acara perdata di pengadilan…
BacaKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU No. 37 Tahun 2004 mengatur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): syarat pernyataan pailit…
BacaPasar Modal
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur penawaran umum, perdagangan efek, lembaga dan profesi penunjang, serta…
BacaPelindungan Data Pribadi
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, dasar pemrosesan, kewajiban pengendali…
BacaJabatan Notaris
UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 mengatur jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta…
BacaAdvokat
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, mengatur…
BacaKekuasaan Kehakiman
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kemerdekaan peradilan, asas persamaan di muka hukum…
BacaPeradilan Tata Usaha Negara
UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 mengatur Peradilan Tata Usaha Negara: pengertian…
BacaPeradilan Militer
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan…
BacaPengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, dibentuk melalui rezim UU Kepailitan…
BacaPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk memperkaya diri…
BacaKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi: kedudukan, tugas…
BacaKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diperbarui terakhir melalui UU No. 7 Tahun…
BacaInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun…
BacaArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur perjanjian arbitrase, acara…
BacaHak Cipta
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta, pembatasan, pencatatan, lisensi…
BacaMerek dan Indikasi Geografis
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pendaftaran merek, jenis tanda yang dapat…
BacaPaten
UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, diperbarui terakhir melalui UU No. 65 Tahun 2024, mengatur paten dan paten…
BacaPerseroan Terbatas
Mengatur perseroan terbatas sebagai badan hukum persekutuan modal: pendirian dan anggaran dasar, modal dan saham, organ…
BacaKetenagakerjaan
Mengatur hubungan kerja, perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja, perlindungan pekerja, hubungan industrial, dan…
BacaCipta Kerja
Undang-undang omnibus yang menata ulang banyak sektor (perizinan berusaha, ketenagakerjaan, investasi, dan lainnya)…
BacaPerkawinan
Mengatur dasar perkawinan, syarat sah, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda, putusnya perkawinan, serta kedudukan…
BacaPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Menjadi dasar hukum pertanahan nasional: menghapus dualisme hukum tanah kolonial dan mengatur hak-hak atas tanah (hak…
BacaHak Asasi Manusia
Mengatur jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, kewajiban dasar, pembatasan, serta kedudukan dan tugas Komisi…
BacaPers
Menjamin kemerdekaan pers, mengatur hak dan kewajiban pers, perusahaan pers, Dewan Pers, hak jawab dan hak koreksi…
BacaPerlindungan Konsumen
Mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang, klausula baku, tanggung jawab pelaku…
BacaJaminan Fidusia
Mengatur jaminan fidusia atas benda bergerak dan tidak bergerak tertentu: pembebanan, pendaftaran, hak mendahulu…
BacaHak Tanggungan atas Tanah
Mengatur hak tanggungan sebagai jaminan atas tanah beserta benda di atasnya: pembebanan, pendaftaran, peringkat, dan…
BacaYayasan
Mengatur yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan…
BacaPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, Amdal dan perizinan…
BacaKesehatan
Undang-undang omnibus kesehatan yang mencabut dan menyatukan sejumlah undang-undang kesehatan: mengatur upaya…
BacaSistem Pendidikan Nasional
Mengatur dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban warga negara, jalur dan jenjang pendidikan…
BacaAdministrasi Pemerintahan
Mengatur keputusan dan tindakan pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), kewenangan (atribusi…
BacaPemerintahan Daerah
Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah: pembagian urusan pemerintahan, kepala daerah dan DPRD, perangkat daerah…
BacaPenanaman Modal
Mengatur penanaman modal dalam negeri dan asing: asas dan tujuan, bentuk badan usaha, hak dan kewajiban penanam modal…
BacaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)
Membentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri…
BacaPerbankan
Mengatur perbankan: jenis dan usaha bank, perizinan, pembinaan dan pengawasan, rahasia bank, serta ketentuan pidana…
BacaNarkotika
Mengatur penggolongan narkotika, peredaran dan penggunaan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan…
BacaTindak Pidana Kekerasan Seksual
Mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual, hukum acara khusus, hak korban atas penanganan, perlindungan dan…
BacaPembentukan Peraturan Perundang-undangan
Mengatur asas, jenis, hierarki, dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk perencanaan…
BacaMahkamah Konstitusi
Mengatur kedudukan, susunan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus…
BacaMahkamah Agung
Mengatur kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, termasuk…
BacaAparatur Sipil Negara (ASN)
Mengatur manajemen aparatur sipil negara (PNS dan PPPK): jenis, kedudukan, hak dan kewajiban, pengisian jabatan, sistem…
BacaDesa (Perubahan Kedua)
Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan, keuangan dan aset desa, musyawarah desa, serta masa jabatan…
BacaPendaftaran Tanah
Mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah: pengukuran dan pemetaan, pembukuan hak, penerbitan sertipikat sebagai tanda…
BacaHak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Mengatur hak pengelolaan, hak atas tanah (termasuk untuk ruang atas dan bawah tanah), satuan rumah susun, serta…
BacaPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Mengatur jabatan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas…
BacaRumah Susun
Mengatur penyelenggaraan rumah susun: pembangunan, penguasaan, pemilikan (sertipikat hak milik satuan rumah susun/SHM…
BacaPerumahan dan Kawasan Permukiman
Mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman: perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan…
BacaPelayaran
Mengatur angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim…
BacaPerbankan Syariah
Mengatur perbankan syariah: asas dan prinsip syariah, jenis dan kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha…
BacaBank Indonesia
Mengatur kedudukan, tujuan, dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral: menetapkan dan melaksanakan kebijakan…
BacaPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
Undang-undang omnibus sektor keuangan yang mengubah banyak undang-undang (perbankan, pasar modal, asuransi, dana…
BacaLembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Membentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem…
BacaSistem Resi Gudang
Mengatur resi gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, yang dapat dialihkan dan…
BacaPerasuransian
Mengatur usaha perasuransian: jenis usaha (asuransi umum, jiwa, syariah, reasuransi), bentuk badan hukum, perizinan…
BacaUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Mengatur kriteria, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah: kemudahan usaha, pembiayaan dan…
BacaPerkoperasian
Mengatur koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi berdasarkan asas…
BacaRahasia Dagang
Mengatur pelindungan rahasia dagang: informasi di bidang teknologi/bisnis yang bernilai ekonomi, tidak diketahui umum…
BacaPelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam melindungi konsumen: perilaku pemasaran, transparansi, penanganan…
BacaPenyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
Mengatur kegiatan usaha perusahaan pembiayaan (multifinance): jenis pembiayaan (investasi, modal kerja, multiguna)…
BacaLayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
Mengatur penyelenggaraan pinjaman daring (fintech peer-to-peer lending): perizinan dan permodalan, tata kelola, batas…
BacaPajak Penghasilan (PPh)
Mengatur pengenaan pajak atas penghasilan: subjek dan objek pajak, penghasilan tidak kena pajak, tarif…
BacaPajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM
Mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang/jasa kena pajak dan Pajak Penjualan atas Barang…
BacaPajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Mengatur pengenaan pajak atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): objek dan subjek, dasar…
BacaBea Meterai
Mengatur pengenaan bea meterai atas dokumen: objek, saat terutang, tarif tunggal, pihak yang terutang, pemeteraian…
BacaHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
Menata hubungan keuangan pusat-daerah: pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, pengelolaan belanja dan…
BacaPenagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
Mengatur tata cara penagihan pajak: surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan…
BacaKepabeanan
Mengatur pengawasan dan pelayanan atas lalu lintas barang impor dan ekspor: kewajiban pabean, tarif dan nilai pabean…
BacaCukai
Mengatur pengenaan cukai atas barang kena cukai (a.l. etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil…
BacaKeuangan Negara
Mengatur pengelolaan keuangan negara: ruang lingkup, asas umum, kekuasaan pengelolaan, penyusunan dan penetapan…
BacaPerdagangan
Mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri: perizinan, standardisasi, perlindungan konsumen dan perdagangan yang…
BacaLarangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Mengatur larangan perjanjian dan kegiatan yang menghambat persaingan (a.l. kartel, penyalahgunaan posisi dominan)…
BacaPerindustrian
Mengatur pembangunan dan pengembangan industri nasional: perencanaan, pemberdayaan, standar industri, kawasan industri…
BacaEnergi
Mengatur kebijakan energi nasional: penyediaan, pemanfaatan, konservasi, prioritas, cadangan penyangga energi, serta…
BacaKetenagalistrikan
Mengatur penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik: usaha penyediaan, izin usaha, tarif, hak dan kewajiban, pemanfaatan…
BacaMinyak dan Gas Bumi
Mengatur kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga)…
BacaPertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)
Mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara: wilayah pertambangan, perizinan (IUP/IUPK), kewajiban pemegang…
BacaPanas Bumi
Mengatur pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dan tidak langsung (pembangkit listrik): wilayah kerja…
BacaKewarganegaraan Republik Indonesia
Mengatur siapa warga negara Indonesia, cara memperoleh, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan, serta…
BacaKeimigrasian
Mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya: dokumen perjalanan, visa, izin…
BacaAdministrasi Kependudukan
Mengatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: nomor induk kependudukan (NIK), KTP elektronik, akta kelahiran…
BacaPemilihan Umum
Mengatur penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden: penyelenggara (KPU…
BacaPerlindungan Anak
Mengatur jaminan pemenuhan hak anak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, serta…
BacaPerubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Mengubah UU ITE: menegaskan Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, menurunkan ancaman…
BacaPerubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Perubahan kedua UU ITE: menata ulang pasal penghinaan dan berita bohong agar selaras dengan KUHP baru, mewajibkan…
BacaKeterbukaan Informasi Publik
Menjamin hak setiap orang atas Informasi Publik: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang…
BacaPelayanan Publik
Mengatur penyelenggaraan pelayanan publik: asas dan ruang lingkup, standar pelayanan, hak dan kewajiban penyelenggara…
BacaBendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Mengatur Bendera Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia…
BacaKementerian Negara
Mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, serta…
BacaKepolisian Negara Republik Indonesia
Mengatur fungsi, tugas pokok, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan…
BacaKejaksaan Republik Indonesia
Mengatur kedudukan, susunan, tugas, dan wewenang Kejaksaan RI sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di…
BacaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Mengatur jenis perselisihan hubungan industrial dan tata cara penyelesaiannya melalui bipartit, mediasi, konsiliasi…
BacaSerikat Pekerja/Serikat Buruh
Menjamin kebebasan berserikat pekerja/buruh: pembentukan, keanggotaan, hak dan kewajiban, pemberitahuan dan pencatatan…
BacaPelindungan Pekerja Migran Indonesia
Mengatur pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja: hak, persyaratan, tanggung jawab…
BacaPendidikan Tinggi
Mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi: fungsi dan tujuan, jenis dan jenjang, otonomi perguruan tinggi, tridharma…
BacaGuru dan Dosen
Mengatur kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional: kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, hak dan kewajiban…
BacaRumah Sakit
Mengatur penyelenggaraan rumah sakit: tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi, perizinan, kewajiban dan hak rumah…
BacaPraktik Kedokteran
Mengatur praktik kedokteran: registrasi (STR) dan izin praktik (SIP), standar profesi, rekam medis, rahasia kedokteran…
BacaBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum penyelenggara jaminan sosial: fungsi, tugas…
BacaPangan
Mengatur penyelenggaraan pangan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan: ketersediaan…
BacaKehutanan
Mengatur penguasaan negara atas hutan dan penyelenggaraan kehutanan: status dan fungsi hutan, perencanaan, pengelolaan…
BacaKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Mengatur konservasi sumber daya alam hayati: perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis…
BacaPerikanan
Mengatur pengelolaan perikanan: pemanfaatan sumber daya ikan, usaha perikanan dan perizinannya, pengelolaan yang…
BacaLalu Lintas dan Angkutan Jalan
Mengatur lalu lintas dan angkutan jalan: registrasi kendaraan, surat izin mengemudi, tata cara berlalu lintas dan…
BacaJalan
Mengatur penyelenggaraan jalan: peran, pengelompokan dan bagian jalan, pengaturan, pembinaan, pembangunan dan…
BacaJasa Konstruksi
Mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi: asas dan tujuan, tanggung jawab dan kewenangan, usaha dan izin, keamanan dan…
BacaBangunan Gedung
Mengatur fungsi, persyaratan, dan penyelenggaraan bangunan gedung: persyaratan administratif dan teknis, keandalan…
BacaPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Mengatur tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif, tindak pidana asal, kewajiban pelaporan pihak pelapor, peran…
BacaPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Mengatur pemberantasan perdagangan orang: definisi dan unsur eksploitasi, ancaman pidana, pemberatan terhadap anak…
BacaSistem Peradilan Pidana Anak
Mengatur sistem peradilan pidana anak: batas usia, diversi dan keadilan restoratif, hak anak dalam proses peradilan…
BacaPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Mengatur pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga: bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual…
BacaPenanggulangan Bencana
Mengatur penanggulangan bencana: tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana; kelembagaan (BNPB/BPBD); hak…
BacaPembentukan Peraturan Perundang-undangan
Mengatur asas, jenis dan hierarki, serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (perencanaan, penyusunan…
BacaPerubahan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Perubahan pertama UU P3: memperkuat tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi; menata pemantauan dan…
BacaMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)
Mengatur kedudukan, susunan, fungsi, tugas, dan wewenang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, termasuk hak dan kewajiban anggota…
BacaBadan Pemeriksa Keuangan
Mengatur kedudukan, keanggotaan, tugas, dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bebas dan…
BacaOmbudsman Republik Indonesia
Mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta…
BacaPartai Politik
Mengatur pembentukan, pendaftaran, tujuan dan fungsi partai politik, keanggotaan dan kepengurusan, keuangan termasuk…
BacaPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada)
Mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung: persyaratan calon, pencalonan, kampanye, pemungutan…
BacaHarmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
Menata ulang berbagai ketentuan perpajakan: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak…
BacaBadan Usaha Milik Negara (BUMN)
Mengatur maksud dan tujuan, bentuk (Persero dan Perum), pendirian, pengurusan dan pengawasan, restrukturisasi dan…
BacaMata Uang
Mengatur Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia: macam dan harga, ciri, pengelolaan (perencanaan…
BacaDesain Industri
Mengatur perlindungan hak desain industri: pengertian, syarat kebaruan, lingkup dan jangka waktu perlindungan…
BacaDesain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Mengatur perlindungan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu: pengertian, syarat orisinalitas, jangka waktu…
BacaPerlindungan Varietas Tanaman
Mengatur perlindungan varietas tanaman hasil pemuliaan: varietas yang dapat dilindungi (baru, unik, seragam, stabil)…
BacaPemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang: merumuskan tindak pidana terorisme dan ancaman pidananya…
BacaPerubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Mengubah UU Terorisme: menambahkan definisi Terorisme dengan motif ideologi/politik/gangguan keamanan, memperkuat…
BacaPerubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak
Mengubah UU Perlindungan Anak: menambah definisi Kekerasan, memperkuat larangan kekerasan dan kejahatan seksual…
BacaPenyandang Disabilitas
Mengatur pemenuhan dan pelindungan hak penyandang disabilitas: ragam hak, aksesibilitas, pekerjaan (kewajiban kuota)…
BacaPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Mengatur pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, terutama yang terorganisasi (pembalakan liar dan penggunaan…
BacaPerlindungan dan Pemberdayaan Petani
Mengatur pelindungan dan pemberdayaan petani: strategi perlindungan (sarana produksi, kepastian usaha, harga, ganti…
BacaPerkeretaapian
Mengatur penyelenggaraan perkeretaapian: tatanan dan jenis, prasarana dan sarana, penyelenggaraan, perizinan…
BacaPenerbangan
Mengatur penerbangan nasional: kedaulatan atas wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi…
BacaDesa
Mengatur kedudukan dan jenis desa, kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan desa, musyawarah desa, keuangan dan aset…
BacaPeternakan dan Kesehatan Hewan
Mengatur peternakan dan kesehatan hewan: sumber daya, budi daya, pakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta…
BacaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional: dokumen rencana jangka panjang (RPJP), menengah (RPJM), dan tahunan…
BacaPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Mengatur asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban penyelenggara negara (termasuk pelaporan kekayaan/LHKPN)…
BacaPengadilan Pajak
Mengatur Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa pajak (banding dan gugatan)…
BacaSistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Mengatur sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi: lingkup (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan…
BacaKawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Mengatur kawasan ekonomi khusus: tujuan, zona, pembentukan dan penetapan, kelembagaan pengelola, fasilitas dan…
BacaPenataan Ruang
Mengatur penataan ruang: klasifikasi, perencanaan tata ruang (RTRW nasional, provinsi, kabupaten/kota), pemanfaatan…
BacaCagar Budaya
Mengatur pelestarian cagar budaya: kriteria dan penetapan benda/bangunan/struktur/situs/kawasan cagar budaya…
BacaKonstitusi Amerika Serikat
Hukum tertinggi Amerika Serikat yang menetapkan kerangka pemerintahan federal: Kongres dua kamar (Pasal I)…
BacaUndang-Undang Antimonopoli Sherman
Undang-undang antimonopoli federal pertama Amerika Serikat: melarang kontrak, penggabungan, atau persekongkolan yang…
BacaUndang-Undang Efek 1933
Undang-undang "kebenaran dalam efek": mewajibkan pendaftaran efek yang ditawarkan kepada publik dan pengungkapan yang…
BacaUndang-Undang Bursa Efek 1934
Mengatur perdagangan efek di pasar sekunder, membentuk SEC, mewajibkan pelaporan berkala oleh perusahaan publik…
BacaUndang-Undang Sarbanes-Oxley 2002
Diundangkan setelah skandal Enron dan WorldCom: memperkuat akuntansi korporasi dan independensi auditor (membentuk…
BacaUndang-Undang Hak-Hak Sipil 1964
Undang-undang tonggak yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal…
BacaUndang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika 1990
Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan (Title I), layanan publik (Title II), dan…
BacaUndang-Undang Kebebasan Informasi
Memberi hak kepada setiap orang untuk mengakses rekaman lembaga federal, tunduk pada sembilan pengecualian; mewajibkan…
BacaUndang-Undang Hak Cipta 1976
Mengatur hak cipta AS: objek yang dilindungi, hak-hak eksklusif pencipta, jangka waktu perlindungan, serta pembatasan…
BacaUndang-Undang Merek Lanham 1946
Undang-undang merek federal utama AS: pendaftaran merek, hak pemilik merek, serta pemulihan atas pelanggaran dan…
BacaUndang-Undang Paten (Title 35)
Mengatur paten AS: objek yang dapat dipatenkan, syarat kebaruan dan ketidakjelasan (non-obviousness), serta pelanggaran…
BacaUndang-Undang Standar Perburuhan yang Adil 1938
Menetapkan upah minimum federal, upah lembur, pencatatan, dan standar pekerja anak bagi pekerja yang tercakup.
BacaUndang-Undang Antimonopoli Clayton
Melengkapi Sherman Act dengan melarang praktik tertentu yang dapat mengurangi persaingan secara substansial…
BacaUndang-Undang Komisi Perdagangan Federal
Membentuk Federal Trade Commission dan menyatakan melanggar hukum setiap metode persaingan yang tidak adil serta…
BacaUndang-Undang Perusahaan Investasi 1940
Mengatur perusahaan investasi (termasuk reksa dana): pendaftaran, struktur, tata kelola, transaksi dengan pihak…
BacaUndang-Undang Penasihat Investasi 1940
Mengatur penasihat investasi: definisi, kewajiban pendaftaran pada SEC, dan kewajiban antipenipuan yang menjadi dasar…
BacaUndang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri
Melarang penyuapan pejabat asing untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis, dan mewajibkan pembukuan serta…
BacaUndang-Undang Reformasi Wall Street Dodd-Frank
Diundangkan setelah krisis keuangan 2008: membentuk Financial Stability Oversight Council, mengatur pasar derivatif…
BacaUndang-Undang Kepailitan (Title 11)
Mengatur kepailitan di AS: definisi, penundaan otomatis (automatic stay) atas tindakan penagihan, likuidasi (Bab 7)…
BacaKitab Undang-Undang Pajak Federal (Title 26)
Kodifikasi hukum pajak federal AS: pajak penghasilan orang pribadi dan badan, definisi penghasilan bruto, pengurangan…
BacaUndang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional
Menjamin hak pekerja sektor swasta untuk berorganisasi, berunding bersama (collective bargaining), dan melakukan aksi…
BacaUndang-Undang Prosedur Administrasi
Mengatur cara lembaga federal menyusun peraturan (rule making) dan memutus perkara (adjudication), serta standar…
BacaUndang-Undang Udara Bersih
Undang-undang utama pengendalian pencemaran udara di AS: standar mutu udara ambien nasional (NAAQS), standar kinerja…
BacaUndang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan
Melindungi kelangsungan pertanggungan asuransi kesehatan pekerja (Title I) dan menetapkan standar nasional untuk…
BacaKonstitusi Republik Singapura
Hukum tertinggi Republik Singapura: menetapkan kerangka pemerintahan (Presiden, Kabinet, Parlemen, dan kekuasaan…
BacaUndang-Undang Perseroan 1967
Mengatur pendirian dan pengelolaan perseroan di Singapura: badan hukum dan tanggung jawab terbatas, direktur dan…
BacaUndang-Undang Efek dan Berjangka 2001
Undang-undang utama pasar modal Singapura: perizinan jasa pasar modal, penyelenggaraan bursa, penawaran efek dan…
BacaUndang-Undang Perbankan 1970
Mengatur perizinan dan pengawasan bank di Singapura: syarat menjalankan usaha perbankan, kecukupan modal dan…
BacaUndang-Undang Otoritas Moneter Singapura 1970
Membentuk Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai bank sentral dan otoritas jasa keuangan terpadu: kebijakan…
BacaUndang-Undang Persaingan Usaha 2004
Melarang perjanjian yang anti-persaingan (Section 34), penyalahgunaan posisi dominan (Section 47), dan merger yang…
BacaUndang-Undang Ketenagakerjaan 1968
Undang-undang ketenagakerjaan utama Singapura: syarat dasar kerja, pembayaran gaji, jam kerja dan lembur, hari…
BacaKitab Undang-Undang Hukum Pidana 1871
Kodifikasi hukum pidana umum Singapura: unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta kejahatan…
BacaUndang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2012
Mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi: kewajiban persetujuan, pembatasan…
BacaUndang-Undang Pajak Penghasilan 1947
Mengatur pengenaan pajak penghasilan di Singapura atas dasar kuasi-teritorial: objek pajak, pengurangan biaya, serta…
BacaUndang-Undang Kepailitan, Restrukturisasi, dan Pembubaran 2018
Menyatukan hukum kepailitan perorangan dan korporasi serta restrukturisasi utang Singapura dalam satu undang-undang…
BacaUndang-Undang Pencegahan Korupsi
Melarang pemberian dan penerimaan suap (gratifikasi) baik di sektor publik maupun swasta, dan menjangkau tindak korupsi…
BacaUndang-Undang Perseroan 2006
Undang-undang perseroan utama Britania Raya: pendirian dan jenis perseroan, badan hukum terpisah, kewajiban direktur…
BacaUndang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000
Kerangka utama pengaturan jasa keuangan Britania Raya: larangan umum menjalankan kegiatan teregulasi tanpa izin…
BacaUndang-Undang Antisuap 2010
Mengatur tindak pidana suap di Britania Raya: menyuap orang lain, disuap, menyuap pejabat publik asing, serta kegagalan…
BacaUndang-Undang Persaingan Usaha 1998
Melarang perjanjian yang anti-persaingan (Larangan Bab I) dan penyalahgunaan posisi dominan (Larangan Bab II) yang…
BacaUndang-Undang Kepailitan 1986
Mengatur kepailitan korporasi dan perorangan di Britania Raya: company voluntary arrangement, administration…
BacaUndang-Undang Hak Konsumen 2015
Menyatukan hak konsumen Britania Raya atas barang, jasa, dan konten digital: barang harus bermutu memuaskan, sesuai…
BacaUndang-Undang Jual Beli Barang 1979
Mengkodifikasi hukum jual beli barang Britania Raya: pembentukan kontrak jual beli, syarat tersirat mengenai hak milik…
BacaUndang-Undang Hak Ketenagakerjaan 1996
Mengatur hak-hak pekerja Britania Raya: pernyataan tertulis syarat kerja, perlindungan upah, hak atas pemberitahuan…
BacaUndang-Undang Kesetaraan 2010
Menyatukan hukum antidiskriminasi Britania Raya: sembilan karakteristik yang dilindungi, serta larangan diskriminasi…
BacaUndang-Undang Perlindungan Data 2018
Mengatur pemrosesan data pribadi di Britania Raya dan melengkapi UK GDPR: prinsip perlindungan data, hak subjek data…
BacaUndang-Undang Hak Asasi Manusia 1998
Memberi daya laku pada hak-hak Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dalam hukum Britania Raya: penafsiran…
BacaUndang-Undang Penipuan 2006
Menetapkan tindak pidana penipuan tunggal di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara yang dapat dilakukan melalui tiga cara…
BacaKonstitusi Jepang
Hukum tertinggi Jepang: kedaulatan rakyat, Kaisar sebagai simbol negara, penolakan perang (Pasal 9), hak asasi dasar…
BacaKitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kodifikasi hukum perdata Jepang: ketentuan umum, hak kebendaan, perikatan, keluarga, dan pewarisan, termasuk asas…
BacaUndang-Undang Perseroan
Mengatur jenis perseroan Jepang (terutama Kabushiki Kaisha/perseroan saham), pendirian, saham, organ perseroan…
BacaUndang-Undang Instrumen dan Bursa Keuangan
Undang-undang pasar modal Jepang: pengungkapan penerbitan efek, perizinan usaha instrumen keuangan, penyelenggaraan…
BacaKitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kodifikasi hukum pidana umum Jepang: asas pertanggungjawaban pidana serta kejahatan terhadap tubuh, harta benda, dan…
BacaUndang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi
Mengatur penanganan informasi pribadi oleh pelaku usaha di Jepang: penetapan tujuan penggunaan, pembatasan pemberian…
BacaUndang-Undang Antimonopoli
Undang-undang persaingan usaha Jepang: melarang monopolisasi privat, pembatasan perdagangan yang tidak wajar (kartel)…
BacaUndang-Undang Standar Perburuhan
Menetapkan standar minimum syarat kerja di Jepang: jam kerja, istirahat, upah, pemberitahuan pemberhentian, serta…
BacaUndang-Undang Perbankan
Mengatur perizinan dan pengawasan bank di Jepang: definisi usaha perbankan, lingkup usaha bank, kecukupan modal, serta…
BacaUndang-Undang Paten
Mengatur paten di Jepang: pengertian invensi, syarat kebaruan dan langkah inventif, prosedur permohonan dan…
BacaUndang-Undang Hak Cipta
Mengatur hak cipta di Jepang: pengertian ciptaan, hak ekonomi dan hak moral pencipta, jangka waktu perlindungan, serta…
BacaKitab Undang-Undang Hukum Dagang
Mengkodifikasi hukum dagang umum Jepang: pengertian pedagang (merchant) dan perbuatan dagang, pembukuan dagang…
BacaBerdasarkan Negara
INKRAH.com juga menyediakan teks peraturan dari negara lain secara bertahap.