Mengatur kedudukan, susunan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai, perselisihan hasil pemilu, dan pendapat DPR atas dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden.
Governs the standing, composition and powers of the Constitutional Court: reviewing statutes against the 1945 Constitution, deciding disputes over state institutions' authority, party dissolution, election-result disputes, and opinions on alleged presidential misconduct.
It has been amended several times, most recently by Law No. 7 of 2020; check the provisions in force.
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
The Constitutional Court is one of the state institutions exercising independent judicial power to administer justice in order to uphold law and justice.
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(1) The Constitutional Court has the power to adjudicate at first and final instance, with final decisions, to: a. review statutes against the 1945 Constitution; b. decide disputes over the authority of state institutions whose authority is conferred by the 1945 Constitution; c. decide the dissolution of political parties; and d. decide disputes over the results of general elections.
Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
A decision of the Constitutional Court acquires permanent legal force from the moment it is pronounced in a plenary session open to the public.
